Minim Pengawasan Pihak Terkait, Pembangunan UPH Disbun Provinsi Lampung Diduga Tidak Sesuai Standar

    Minim Pengawasan Pihak Terkait, Pembangunan UPH Disbun Provinsi Lampung Diduga Tidak Sesuai Standar
    Uph

    LAMPUNG BARAT |  Pelaksanaan Pembangunan Gedung Penyediaan Sarana Pengolahan Komoditas Perkebunan yakni Pengadaan Prasarana UPH  Pengolahan Kopi  di Kabupaten Lampung Barat yang bersumber dari APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 sarat akan penyimpangan serta patut juga dipertanyakan pengawasan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

    Pasalnya, jika mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020, tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi  Melalui Penyedia, yang mana pada pasal 1 Point 10 menyebutkan  PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA ), untuk mengambil keputusan dan melakukan  tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran  anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah. Kemudian pada point 14 Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (Pj.PHP) adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa   administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa.

    Black Coffee
    market.biz.id Black Coffee
    18% Rp 4.500
    Beli sekarang!

    Point 15 Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah tim yang bertugas memeriksa  administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa.

    Hal itu dikatakan Atang Kurniawan, Wakil Ketua DPC Barisan Relawan Jalan Perubahan (Bara JP) Lampung Barat, menurutnya jika mengacu pada aturan tersebut sangat banyak komponen yang terkait dengan sebuah pengerjaan, namun sayang pengawasan di lapangan sangat lemah bahkan cenderung tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh yang berwenang, sehingga pihak penyedia atau pihak ketiga dalam pengerjaannya banyak dugaan tidak sesuai dengan desain gambar dan RAB yang sudah ditetapkan.

    Salah satunya, seperti yang terjadi pada paket pekerjaan Pembangunan UPH  senilai R 460.651.200, yang terdapat pada beberapa titik lokasi diantaranya yakni Kelompok Produksi Kopi Hitam Pekon Sri Menanti, Kecamatan Air Hitam, Poktan Dharma Sari Pekon Sri Menanti, Kelompok Wanita Tani Mawar Pekon Mekar Jaya Kecamatan Gedung Surian. 

    Sementara itu, Pembangunan Bangunan UPH Kopi di Kabupaten Lampung Barat yang di laksanakan di KWT Fila Family Pekon Tiga Jaya Kecamatan Sekincau, KWT Cempaka Pekon Mekar Sari Kecamatan Pagar Dewa dengan Anggaran Rp314.478.100. 

    BERITATERBARU.CO.ID
    market.biz.id BERITATERBARU.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Lanjut kata Atang, kebenarannya pun nampak jelas saat Tim Bara JP tinjau lokasi pada pembangunan yang dimaksud banyak ditemukan ketidaksesuaian pada realisasinya.

    "Hal ini sangat nampak terlihat dengan jelas ketika pelaksanaan pembangunan didapati pondasi hanya menggunakan Batu Bata, bahkan ada yang hanya langsung di cor sloop saja tanpa menggunakan batu belah sebagai pondasi, selain itu juga penggunaan besi yang kecil, lantai yang sudah nampak banyak pecah, cat yang sudah terkelupas bahkan sampai hari ini ada yang belum terpasang plafon serta tidak nampak adanya nomenklatur, " jelas Atang, Selasa (25/1/22).

    Disisi lain, NN salah satu Pengurus KWT mengaku telah mendapatkan bantuan, namun soal teknis pelaksanaan tidak tahu menahu, hanya diminta bantuanya sebatas mencarikan tempat tinggal untuk pekerja.

    "Kami selaku KWT tidak tahu terkait teknis pekerjaan mas, karena kami hanya membantu untuk mencarikan tempat tinggal yang bekerja saja dan ibu-ibu anggota kelompok dengan suka rela membantu makan dan minum, jadi terkait teknis pekerjaan  kami tidak tau mas, " pungkasnya.

    GO.WEB.ID
    market.biz.id GO.WEB.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Sementara itu, salah satu Pratin (Kepala Desa) yang enggan namanya dipublikasikan mengatakan sebelum pelaksanaan pembangunan pihak rekanan berkoordinasi langsung dengan pemerintah desa.

     "Terkait pembangunan gedung KWT tersebut memang pemborong koordinasi dengan kami pemerintah pekon, namun hanya sebatas koordinasi saja, selebih dari itu terkait teknis pekerjaan dan lainnya kami tidak tahu, bahkan desain gambar ataun yang lainnya kami tidak paham juga, "tandasnya.

    Terpisah, Yudi, Ketua DPC PWRI Lampung Barat mengatakan bahwa untuk memberikan informasi terhadap masyarakat telah melakukan upaya untuk mendapatkan informasi dengan melayangkan surat permohonan informasi publik ke Dinas Perkebunan Provinsi Lampung. Akan tetapi jawaban dari dinas bahwa kegiatan tersebut milik Pemerintah Kabupaten setempat.

    "Kami sudah melayangkan surat permohonan informasi publik kepada Dinas Perkebunan Provinsi Lampung beberapa hari yang lalu, alhasil jawaban yang diberikan bahwa kegiatan itu milik Pemkab Lampung Barat. Meskipun sudah dijawab dengan dalih anggaran Dinas Perkebunan Kabupaten Lambar,  maka langsung kita masukkan surat keberatan kembali, seharusnya instansi terkait tidak tertutup untuk memberikan informasi, karena Informasi Publik sudah diatur dalam UU 14 Tahun 2008 dan turunannya yang jelas menyatakan bahwa masyarakat berhak mendapatkan informasi kepada pengelola anggaran negara, " timpalnya.

    "Untuk itu kita masih menunggu jawaban yang akan diberikan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, terkait surat keberatan kita, untuk selanjutnya kita tentukan langkah apakah akan membawa ke Komisi Informasi atau tidak, " tutupnya.

    Yudi hutriwinata

    Yudi hutriwinata

    Artikel Sebelumnya

    Disbun Provinsi Lampung Lempar Tangan Tentang...

    Artikel Berikutnya

    Tidak Berbadan Hukum Dan Tidak Terdaftar...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Syafruddin Adi verified

    Achmad Sarjono

    Achmad Sarjono verified

    Postingan Bulan ini: 56

    Postingan Tahun ini: 1463

    Registered: Jul 30, 2021

    Siswandi

    Siswandi verified

    Postingan Bulan ini: 35

    Postingan Tahun ini: 566

    Registered: Jul 11, 2020

    Achmad yonathan alexander

    Achmad yonathan alexander verified

    Postingan Bulan ini: 23

    Postingan Tahun ini: 89

    Registered: May 11, 2022

    Maskuri

    Maskuri verified

    Postingan Bulan ini: 21

    Postingan Tahun ini: 522

    Registered: Mar 10, 2022

    Profle

    M.Nursalim verified

    Panasnya Aspal Ikut Membakar Semangat Satgas TMMD Di Kedung Kelor
    Masyarakat Luangkan Waktunya Turun Bersama Satgas TMMD Untuk Membantu Membuat Jalan Makadam
    Droping Material Terus Dilakukan ke Sasaran Fisik TMMD Kodim Tegal
    Pembukaan Turnamen Sepak Bola Sedekah Laut, Dandim Tegal Turun Kelapangan Sebagai Center Back

    Rekomendasi

    BEM PTAI Apresiasi Ketegasan Kapolri Tindak  25 Personel Terkait Kematian Brigadir Joshua
    Tewasnya Brigadir Yoshua, Kapolri Periksa 25 Polisi Diapresiasi BEM SI
    Guna Menunjang Kinerja ETLE, Korlantas Polri Ganti Warna TNKB Jadi Putih Tulisan Hitam
    Brigjen TNI E. Reza Pahlevi Serahkan Tali Asih dari Kasad Kepada Siswa-Siswi SD YPK Sota Perbatasan RI-PNG Merauke
    Bharada E Tersangka, Ferdy Sambo Diperiksa

    Ikuti Kami