Tidak Berbadan Hukum Dan Tidak Terdaftar Di Kesbang, Ketua MKKS Mendadak Lupa K3S SD Berkilah

    Tidak Berbadan Hukum Dan Tidak Terdaftar Di Kesbang, Ketua MKKS Mendadak Lupa K3S SD Berkilah
    Dana hibah

    Lampung Barat - -Realisasi Dana Hibah Profesi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lampung Barat pada MKKS SMP, K3S SD, K3S Paud dengan Tahun Anggaran 2019-2021 Patut dipertanyakan Kebenaran nya. 

    Hal ini karenakan dikarenakan keterangan yang di berikan oleh Ketua MKKS maupun K3S SD tidak konsisten atau berubah-ubah seakan-akan bingung menjawab bahkan ketika di tanya berapa kali menerima dana hibah terlihat bingung untuk menjawab nya. 

    JEJAKPOLITISI.COM
    market.biz.id JEJAKPOLITISI.COM
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI yang di laksanakan rentang waktu 2019, 2020 tercatat pada tahun 2019 MKKS SMP, K3S SD, dan K3S Paud dan Kelompok Kerja Pengawas Menerima Dana Hibah Dari APBD Kabupaten Lampung Barat Sebesar Rp. 25.000.000, -untuk MKKS SMP, K3S SD, dan K3S Paud dan  Rp. 50.000.000 untuk kelompok kerja Pengawas, pada tahun 2020 kembali menerima sebesar Rp. 25.000.000, -untuk MKKS SMP, K3S SD, dan K3S Paud dan  Rp. 50.000.000 untuk kelompok kerja Pengawas. 

    Ketika di minta keterangan nya Via Whatsapp, Darlin Selaku K3S SD menyampaikan bahwa "Terkait dana hibah K3S memang ada termasuk MKKS, namun dana tersebut tidak bisa di salurkan karena harus ada izin dari kantor akta notaris, dan SK Bupati, kalaupun kurang yakin silahkan tanya ke dinas melalui buk Ledia". Ujar Darlin. 

    WARTASOSIAL.COM
    market.biz.id WARTASOSIAL.COM
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Namun ketika di temui bersama dengan Ibu Kasi Kurikulum Ledia di RM Sabah Bekhak mengatakan "Dana hibah tersebut kami terima tahun 2019, namun tahun 2020 kami tidak menerima lagi karena harus menggunakan SK Bupati dan Akta Notaris jadi kami tidak menerima". Inbuh Darlin.

    Terpisah Ketua MKKS SMP Budi Santoso mengatakan " Dana hibah tersebut kami terima tetapi kami lupa apakah 2 tahun atau 3 tahun nya selama saya menjadi ketua, tetapi itu kami terima hanya saja saya lupa berapa tahun nya". Ujarnya 

    Ketika di tanya untuk Tahun 2018 yang pada saat itu menjabat sebagai bendahara MKKS Budi Santoso mengatakan "Saya lupa apakah pernah menerima atau tidak nya". Sambungnya

    Sementara itu Ledia selaku Kasi Kurikulum ketika di konfirmasi awak media beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwa dana tersebut telah di terima oleh masing-masing penguruas dan ada SPJ nya."Dana tersebut sudah di terima oleh mereka kita pegang SPJ nya, dan itu harus melalui rekening bank". Imbuh nya

    POLITISI.ID
    market.biz.id POLITISI.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Untuk di ketahui MKKS adalah musyawarah kerja kepala sekolah jenjang SMP/MTS, kemudian K3S adalah Kelompok Kerja Kepala Sekolah Jenjang SD, dan Kelompok Kerja Jenjang Paud, kelompok Kerja Pengawas merupakan wadah musyawarah antar sesama kepala sekolah dan pengawas yang tidak memiliki Badan Hukum secara Nasional. 

    MKKS sendiri baru terdaftar keberadaan nya di Kesbangpol pada tanggal 22 Desember 2021 lalu, yang mana sebelum nya belum pernah terdaftar di kesbangpol, untuk K3S SD, K3S Paud, dan Kelompok Kerja pengawas sama sekali belum terdaftar. 

    Jika mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD maka penerima hibah bagi ormas adalah pada Pasal 7 ayat (2) disebutkan, hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit: a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia; b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan c. memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan. 

    Jika mengacu kepada peraturan tersebut maka kuat dugaan bahwa pemberian hibah kepada Organisasi tersebut diatas tidak sesuai dengan peruntukan nya pasalnya hingga saat ini MKKS, K3S SD, K3S Paud dan Kelompok Kerja Pengawas tidak memiliki badan hukum dan sekretariat pasti sehingga kuat dugaan menyalahi aturan yang ada.

    Yudi hutriwinata

    Yudi hutriwinata

    Artikel Sebelumnya

    Minim Pengawasan Pihak Terkait, Pembangunan...

    Artikel Berikutnya

    Tokoh Masyarakat Way Tenong Bambang Sumantri...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Syafruddin Adi verified

    Achmad Sarjono

    Achmad Sarjono verified

    Postingan Bulan ini: 59

    Postingan Tahun ini: 1466

    Registered: Jul 30, 2021

    Siswandi

    Siswandi verified

    Postingan Bulan ini: 35

    Postingan Tahun ini: 566

    Registered: Jul 11, 2020

    Achmad yonathan alexander

    Achmad yonathan alexander verified

    Postingan Bulan ini: 23

    Postingan Tahun ini: 89

    Registered: May 11, 2022

    Maskuri

    Maskuri verified

    Postingan Bulan ini: 21

    Postingan Tahun ini: 522

    Registered: Mar 10, 2022

    Profle

    M.Nursalim verified

    Panasnya Aspal Ikut Membakar Semangat Satgas TMMD Di Kedung Kelor
    Masyarakat Luangkan Waktunya Turun Bersama Satgas TMMD Untuk Membantu Membuat Jalan Makadam
    Droping Material Terus Dilakukan ke Sasaran Fisik TMMD Kodim Tegal
    Pembukaan Turnamen Sepak Bola Sedekah Laut, Dandim Tegal Turun Kelapangan Sebagai Center Back

    Rekomendasi

    BEM PTAI Apresiasi Ketegasan Kapolri Tindak  25 Personel Terkait Kematian Brigadir Joshua
    Tewasnya Brigadir Yoshua, Kapolri Periksa 25 Polisi Diapresiasi BEM SI
    Guna Menunjang Kinerja ETLE, Korlantas Polri Ganti Warna TNKB Jadi Putih Tulisan Hitam
    Brigjen TNI E. Reza Pahlevi Serahkan Tali Asih dari Kasad Kepada Siswa-Siswi SD YPK Sota Perbatasan RI-PNG Merauke
    Bharada E Tersangka, Ferdy Sambo Diperiksa

    Ikuti Kami